CATATAN DARI RAKERNAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pada tanggal 27 Maret di kantor (Pusat Studi Ekonomi Pancasila) PUSTEP UGM berlangsung diskusi menarik tentang Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro (GEMA PKM) atas inisiatif aktivis LSM, Bambang Ismawan dkk., karena mereka berpendapat bahwa di DIY gerakan ini belum begitu “menggema”. Tentu saja anggapan mereka tidak seluruhnya benar ^__ sebagaimana terungkap dalam diskusi dua jam yang dimulai pada pukul 7 malam itu, dan dihadiri oleh berbagai stakeholder  dari lingkungan pemda propinsi dan kabupaten/kota se DIY, maupun kalangan swasta, ilmuwan, dan perbankan ^__ karena baik pemerintah maupun masyarakat Yogyakarta telah melaksanakan gerakan pengembangan keuangan mikro tanpa harus menggembar-gemborkan diri telah melaksanakannya. Dalam diskusi itu terungkap antara lain berbagai upaya dari pemda Bantul yang Bupatinya sangat peduli pada pangembangan keuangan mikro, dan juga wakil dari Pemerintah Daerah Kulon progo, yang telah merancang berbagai kebijakan melalui Perda untuk mengembangkan keuangan mikro. Di samping itu, program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan di DIY dan di Bali dikenal senantiasa menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi di lapangan, karena masyarakatnya peduli terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. 

Pada siang hari dan tanggal yang sama, di gedung JEC Yogyakarta, juga berlangsung acara penutupan rakernas dua hari penanggulangan kemiskinan, yang difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui Komite Penanggulangan Kemiskinan. Hadir dalam acara itu empat orang menteri dan tidak kurang dari 600 orang peserta, yang sebagian besar merupakan pejabat-pejabat di lingkungan propinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Seorang aktivis LSM yang hadir dalam acara tersebut dan hadir dalam diskusi di PUSTEP mengemukakan kesannya tentang rakernas. Ia mengeluhkan tentang tidak unsur masyarakat dalam acara akbar tersebut, sehingga sangat mungkin acara tersebut tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

Pola “pejabatisme” inilah yang selama ini banyak menimbulkan ketidakselarasan di dalam pelaksanaan program pengembangan keuangan mikro dan program penanggulangan kemiskinan pada umumnya. Berbagai hal menyangkut kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh pelaku keuangan mikro tidak terungkap dalam forum tersebut. Berbagai persoalan masyarakat terlalu banyak didekati dengan pendekatan atas bawah (top-down approach). Tentu masalah bagaimana mengalokasikan dana trilyunan rupiah merupakan masalah yang cukup penting dibicarakan, tetapi apakah uang itu akan sampai kepada mereka yang ditargetkan adalah masalah yang lebih penting. Tanpa mencermati berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, berbagai program penanggulangan kemiskinan akan menyimpang dari sasaran.