SOSIALISASI KEMISKINAN DAN "KEMISKINAN" SOSIALISASI

(CATATAN DARI SOSIALISASI PPK FASE II DI DIY)

Pada hari rabu, 2 Juli 2003 bertempat di hotel Phoenix, Bappeda bidang ekonomi DIY mengadakan kegiatan bertajuk “Sosialisasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase II”. Dengan istilah sosialisasi memang rupanya hanya diharapkan para peserta yang berasal dari berbagai lembaga/dinas terkait (Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kimpraswil, KM-Kab, dan jajaran birokrat lain), terutama dari kabupaten penerima PPK, yaitu Gunungkidul dan Kulon Progo, cukup tahu, paham, untuk kemudian mensosialisasikan ke jajaran di lembaganya. Minimnya sumbangan konsep dan pemikiran dari lembaga terkait dalam forum tersebut seolah menunjukkan bahwa konsep yang sudah ada (dari Bappeda) sudah final dan tinggal dilaksanakan saja di lapangan. Hal ini berbada dengan semangat awal yang mendasari kegiatan sosialisasi, yaitu untuk menumbuhkan komitmen bersama dari setiap lembaga yang ada guna menanggulangi kemiskinan di propinsi DIY melalui PPK. 

Berbagai aspek dan kriteria yang bersifat sosial, seperti pendidikan dan kesehatan belum secara jelas dimunculkan dalam forum ini. Padahal kedua aspek tersebut akan menjadi fokus penting dalam pelaksanaan PPK fase II di DIY. Walaupun telah disampaikan perihal kegiatan PPK dalam aspek tersebut seperti pembangunan TK, puskesmas, dan lainnya, namun tidak jelas bagaimana menjamin akses penduduk miskin melalui mekanisme PPK terhadap pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi mereka. Akses pendidikan/ kesehatan ini tentu tidak saja dalam lingkup wilayah adminstratif mereka (desa/kecamatan), melainkan juga akses secara luas di kota kabupaten/propinsi.

Di sisi lain, telah milyaran dana yang dikeluarkan untuk PPK namun sampai sejauh ini hasil yang telah dicapai melalui program ini masih sulit dijelaskan secara kuantitatif. Belum ada data tentang sejauh mana PPK telah tepat sasaran bagi penduduk miskin dan  seberapa besar peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan efisiensi program secara keseluruhan. Evaluasi yang lazim dilakukan masih sebatas proses penyaluran dana, adminstratif/finansial, dengan ukuran besarnya kenaikan “omzet” atau modal dalam PPK. Walaupun hal itu perlu, namun masih tidak cukup untuk dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan program selanjutnya, yang berkaitan dengan lokasi sasaran, penerima, tingkat jasa (bunga), dan ukuran yang bersifat sosial lainnya. Sepertinya Bappeda dan forum perlu lebih serius “menangkap” pesan Prof Mubyarto di awal sosialisasi bahwa :

1.       Perlu dibangun keterkaitan (sinergi) dalam program penanggulangan kemiskinan (PPK) meliputi aspek ekonomi dan sosial dengan IPM sebagai salah satu tolok ukur penting.

2.       Ketepatan sasaran bagi penduduk miskin adalah prioritas program, dan

3.       Perlu evaluasi yang lebih meyakinkan terhadap keberhasilan PPK bagi peningkatan kesejahteraan penduduk miskin..

Memang kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap penduduk miskin dapat dibangun melalui komitmen/kesadaran ideologis (sense of poverty), ketegasan sikap (keberpihakan pemerintah dan masyarakat), serta diwujudkan dalam langkah yang nyata (edukasi, advokasi, dan studi kemiskinan). Kesadaran yang menumbuhkan empati terhadap nasib penduduk miskin inilah yang nampaknya lebih perlu untuk “disosialisasikan” kepada aparatur pemerintah, pengelola program, dan masyarakat yang berkecukupan melalui PPK dan program lain yang berkaitan. Jangan sampai  kegiatan sosialisasi bertema kemiskinan yang dilakukan justru miskin komitmen/kesadaran, empati, gagasan alternatif, solusi, dan miskin pemahaman terhadap persepsi dan kebutuhan penduduk miskin.