MENUJU KEBANGKITAN CIVIL SOCIETY DI BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN 

Liputan kegiatan : Sarasehan Asosiasi dan Organisasi Profesi, Pangan dan Pertanian

Bisakah rakyat memiliki tempat terhormat di negeri ini, usai sekian lama sekedar diatasnamakan dan selalu dipelintir ? Dapatkah rakyat benar-benar sebagai subyek, menjadi penentu arah menuju kesejahteraan umum ? Mungkinkah vox populi vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) termaterialkan dalam praksis ? Dan, apakah pertanyaan-pertanyaan itu terlalu utopis, normatif, dan naïf, sebab terlalu lama (dan terbiasa) kita mencecap getirnya sejarah yang kontras berkebalikan dengan yang ideal.

Di Bogor, kerasnya karang sejarah sedang dipahat. Embrio kebangkitan rakyat, dalam hal ini yang bergerak di bidang pangan dan pertanian, sedang ditumbuhkan. Tanggal 26 Agustus 2003, di kota hujan itu berkumpul berbagai asosiasi dan organisasi profesi di bidang pangan dan pertanian. Pendeknya, para stakeholder pangan dan pertanian (entah bidang peternakan, pertanian, perikanan, holtikultura, pengolahan, perkebunan, kehutanan, dll) yang terdiri dari berbagai unsur (swasta, pemerintah, akademisi, NGO, dll), mencoba merumuskan dan mengkristalkan persoalan bersama.

Kalau selama ini berbagai konferensi atau pertemuan diadakan untuk menuntut pemerintah memberikan berbagai uluran tangan kepada masyarakat, pertemuan kali ini jauh dari itu. Pertemuan ini merupakan kebersamaan yang berkemampuan tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencari cara mengatasinya. Memang tidak semua masalah perlu diatasi, karena banyak yang banyak diatasi sendiri oleh asosiasi maupun organisasi profesi. Pertemuan ini hanya berkonsentrasi pada hal-hal yang ditingkat asosiasi dan organisasi tidak bisa diatasi dan membutuhkan forum yang lebih luas.

Acara ini dibuka Rektor IPB Ahmad Ansori Mattjik, dilanjutkan oleh Bambang Ismawan (Ketua SC), dan terasa makin bersemangat terlebih ketika dalam sambutannya Siswono Yudho Husodo (Ketua Umum HKTI) memaparkan situasi (terpuruknya) sektor pertanian Indonesia. Lalu, difasilitasi Bayu Krisnamurthi (PSP IPB) dan Tony Kristianto (Agri Business Club), sarasehan itu dibagi dalam komisi-komisi (holtikultura dan tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan, industri, holtikultura non tanaman pangan, perikanan dan peternakan, serta organisasi).

Hasil dari komisi-komisi, lalu dirangkai dan diplenokan SC kepada forum. Berbagai persoalan yang dihadapi bersama, lalu dikedepankan antara lain : persoalan birokrasi, pajak, peraturan, perpajakan, infrastruktur, standarisasi produk, permodalan, informasi bisnis yang terbatas, marketing intelligence, dll. Untuk mengatasi masalah bersama tersebut, dirasakan bersama pentingnya penyelenggaraan Kongres Masyarakat Pangan dan Pertanian, yang merupakan kelanjutan dari acara sarasehan.

Tentu saja, skala kegiatan penyelenggaraan Kongres akan jauh lebih besar dari sarasehan yang pada saat itu hadir sekitar 100 orang. Ditargetkan Kongres akan dihadiri 1.000 peserta yang berasal dari beragam kalangan, representasi stakeholder pangan dan pertanian. Sarasehan tersebut, merupakan langkah awal yang mencoba merumuskan berbagai masalah untuk dibawa ke Kongres. Memang disadari, dalam memperjuangkan persoalan pangan dan pertanian diperlukan adanya kebersamaan, sekaligus bargaining position yang lebih besar.

Akhirnya setelah sekian lama dipandang sebelah mata dan menjadi “tumbal” berbagai sektor lain, meski merupakan sektor yang menghidupi dan dihidupi rakyat Indonesia, kini pertanyaannya, benarkah kebangkitan civil society dalam bidang pangan dan pertanian akan bisa terjadi ? Akankah sektor yang digumuli mayoritas rakyat ini, mampu berkembang lebih baik dalam situasi yang kondusif (enabling environment), setelah selama ini terhambat ? Tampaknya, pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab dalam penyelenggaraan Kongres Masyarakat Pangan dan Pertanian yang diselenggarakan pada 15-16 Oktober 2003 mendatang.***