INASIA adalah jejaring dari beberapa LSM terkemuka di Asia khususnya Asia Selatan dan Asia Tenggara yang bermaksud mengembangkan wacana dan praktek pembangunan yang lebih menghormati rakyat dan lebih jauh lagi menempatkannya sebagai pusat upaya pembangunan.

Pertemuan di Bangkok merupakan bagian dari seri pertemuan sebelumnya yang telah diadakan khususnya pertemuan di Rajendrapur, Bangladesh dan Dhulikhel, Nepal dengan topik utama membicarakan generasi ketiga paradigma pembangunan yang disebut dengan micro economic initiative.

Untuk mempersiapkan pertemuan di Bangkok, tiga orang telah diberikan mandat untuk membahas isu sentral yaitu John Samuel dari NCAS India, Sunimal Fernando dari Sekretariat Jendral Inasia, dan Riza Primahendra dari Bina Swadaya, Indonesia. Mereka bertiga telah melakukan diskusi secara intensif selama 3 hari pada awal bulan February di Pune, India.

Inasia setelah melaksanakan refleksi bersama dan berkelanjutan mengenali terdapat tiga paradigma pembangunan yang berkembang dan diadopsi oleh berbagai pihak. Paradigma generasi pertama adalah paradigma yang berkembang pada periode 60, 70, dan awal 80-an dimana pembangunan menjadi isu sentral bagi sebagian besar negara berkembang. Didalam pradigma ini, pemerintah merupakan pelaku utama pembangunan dan format pembangunan berbentuk berbagai intervensi dan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat pemerintahan negara berkembang pada umumnya tidak memiliki modal yang cukup, maka pendanaan dari pembangunan dilakukan dengan pinjaman baik bilateral maupun multilateral.

Paradigma pembangunan generasi pertama telah menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana yang luas meski sering salah sasaran akan tetapi juga membuat program pembangunan tidak berkelanjutan. Menjawab persoalan tersebut berkembang paradigma pembangunan kedua yang berbeda dengan paradigma generasi pertama percaya bahwa rakyat khususnya yang miskin bukanlah kelompok yang tidak mampu. Mereka adalah kelompok rakyat yang memiliki kemampuan meski hanya terbatas. Kebutuhan mereka bukanlah penyediaan berbagai kebutuhan dasar karena hanya akan membuat mereka tergantung melainkan pelayanan keuangan atau lebih khusus lagi permodalan. Melalui permodalan mereka akan mampu mengembangkan usaha ekonomi produktif dan kemudian akan mampu membiayai sendiri pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dengan kata lain, paradigma generasi kedua yang kemudian dikenal dengan keuangan mikro percaya bahwa orang miskin adalah credit worthy dan bankable.  Aktor didalam generasi kedua ini telah meluas tidak hanya pemerintah akan tetapi juga mencakup berbagai lembaga keuangan mikro.

Keuangan mikro dalam perjalanannya telah membuktikan banyak hal seperti: rakyat miskin memiliki kemampuan, perempuan merupakan klien yang terpercaya, pembiayaan pembangunan dapat dikomersialisasikan, dan semacamnya. Refleksi yang lebih mendalam terhadap keuangan mikro menemukan juga adanya berbagai persoalan seperti: ketidakmampuan keuangan mikro menjawab persoalan-persoalan structural dan sistemik yang sering menghambat demokrasi ekonomi dan persoalan cultural yang perlu untuk ditansformasikan. Untuk itu, dikenali kebutuhan pengembangan paradigma generasi ketiga yang tidak mengabaikan keberhasilan keuangan mikro akan tetapi bergerak melampaui batasan-batasan keuangan mikro. Paradigma generasi ketiga pada kenyataannya bukan merupakan sesuatu yang sama sekali baru, sebaliknya paradigma ini merupakan praktek ekonomi yang telah dilaksanakan oleh rakyat selama beberapa dasawarsa yang pada akhir-akhir ini banyak dikenali dengan economy of solidarity atau micro economic initiative.

Paradigma ini pada dasarnya menegaskan fungsi ekonomi sebagai alat las  bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan dan karenanya tidak dapat dengan las an apapun mengorbankan kepentingan manusia. Ekonomi juga tidak boleh menjadi alat untuk memarjinalisasi sesama manusia untuk kepentingan sekelompok kecil manusia yang lain, sebaliknya ekonomi harus menjadi alat untuk semakin memberdayakan manusia dalam segala dimensi kehidupannya. Paradigma ini dengan demikian menuntut peninjauan kembali secara menyeluruh berbagai pemikiran dan praktek ekonomi yang saat ini dilaksanakan.

Lebih jauh lagi, Inasia merasa sudah saatnya dilaksanakan upaya-upaya yang lebih sistematis dan terencana untuk mengembangkan wacana paradigma generasi ketiga beserta berbagai implikasinya baik ditingkat global maupun nasional.

Inasia menyepakati serangkaian tindak lanjut sebagai bagian untuk mengembangkan wacana generasi ketiga dan mempengaruhi berbagai stakeholder untuk mengembangkan isu yang dimaksud. Tindak lanjut tersebut adalah:

1. Penyusunan position paper dan booklet yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jendral berdasarkan bahan-bahan yang ada dan kemudian akan dikonsultasikan melalui internet;

2. Penyusunan manual akan menjadi tanggung jawab Samuhik Abhiyan, Nepal dan akan dibantu oleh Bina Swadaya, Indonesia;

3. Pelaksanaan riset dipercayakan kepada BRAC, Bangladesh dan akan dibantu oleh APDC;

4. Lobby baik kepada komunitas internasional maupun nasional, menjadi tanggung jawab masing-masing dan akan dilaporkan kepada Sekretariat Jendral

Inasia menutup pertemuan dengan kesadaran bahwa pekerjaan yang akan diselenggarakan ini adalah sangat mendasar akan tetapi belum terlalu banyak pihak peduli terhadap kompleksitas persoalan dan karenanya upaya yang terus menerus dari Inasia dan anggota-anggotanya merupakan sesuatu yang imperatif.

*)