Tanggal: 19 Februari 2002
Pembicara:  Prof. Dr. Sri-Edi Swasono dan Prof. Dr. Mubyarto
Moderator: Prof. Mubyarto

Pembukaan oleh Bp. Mubyarto

Inilah pengalaman yang menarik bagi kita untuk mensosialisasikan konsep ekonomi rakyat yang masih memerlukan perjuangan.  Peserta seminar yang hadir dari Universitas Gunung Kidul yang kami ceritakan itu selalu akan beralain-lainan karena memang digilir.  Peserta dari Universitas Gunung Kidul kali ini Mbak Kartika, Universitas Gunung Kidul yang ketua dewan pembinanya adalah Prof. Dr. Kusnadi menginstruksikan supaya dosen-dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan datang secara bergiliran dalam setiap 2 minggu ke seminar pendalaman ekonomi rakyat. 

Dari segi nama saya usulkan menjadi SPER (Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat) supaya gampang.  SPER terdiri dari 12 kali pertemuan yang akan berakhir bulan Juli yang akan datang, Session minggu depan adalah mengenai Etika dan Bisnis, Pak Jacob masih tetap komit dan ingin datang.  Pak Edi Swasono yang menyesuaikan dengan acara kita sudah tahu dari dulu-dulu (pada tanggal 19). Saya kira sangat kita hargai. Ada tamu asing Pak Chris Manning. Ini tamu asing dari dunia barat di selatan kita yaitu dari Australia.  Pak Chris Manning sekarang adalah tenaga ahli di Bappenas.

Makalah pertama "Etika, Agama dan Sistem Ekonomi" oleh Mubyarto

Makalah kedua "Sistem Ekonomi Indonesia" oleh Sri-Edi Swasono

Sesion Diskusi

Bp. Purwanto (ITB)

Yang pertama disampaikan pada Pak Muby yaitu mendirikan Universitas. Kenapa mesti nunggu sampai pensiun, sekarang lebih baik mumpung masih sehat, supaya kaderisasinya bisa terjamin. Saya amat mendukung dan saya maunya dari kemarin-kemarin.

Untuk Mas Edi, memang kemelut di segala bidang yaitu ekonomi dan lain-lain mungkin di atasnya moral.  Saya hanya melihat ada satu jalan apakah rakyat secara umum sanggup menahan diri untuk suatu derita, sementara satu dua tahun seperti yang telah dilakukan negara-negara lain bisa benar-benar mengencangkan ikat pinggang yang sudah kencang karena tanpa itu saya kira kita berputar-putar saja.  Katakan ada BLBI, "kenapa BLBI tidak cepat selesai ya karena orang sudah tahu sebabnya, kenapa yang sudah jelas-jelas didakwa tidak cepat-cepat diadili, ya sebabnya kita juga sudah tahu".  Yang perlu penjelasan adalah apakah rakyat kita seluruhnya mau menahan sedikit waktu seperti zaman kita tahun 60-an itu, makan batu campur beras (bulgur). Apakah angkatan adik-adik kita akan sanggup ? Kalau kita bisa bertahan 2 tahun saja saya kira kita masih bisa recovery.  Tapi dengan cara sekarang, saya lihat tidak ada ujung pangkalnya yang bisa menjamin kita sampai, karena satu sama yang berbeda selalu menyatakan lain. Mas Edi mengatakan kalau 3/4 jumlahnya 135 triliyun sekarang sudah mencapai 657 trilyun dan saya tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya walaupun hanya di atas kertas sekalipun.  Jadi apakah kita sekarang yang sampai sekian puluh juta sanggup menahan hanya makan sekali dalam sehari ? Berangkali kalau kita menghimbau para elit, kita sudah membuktikannya siapa mereka itu belum 2 tahun berkampanye sekarang sudah lain.

Mubyarto

Seorang kolega saya bekas mahasiswa di FE juga mengatakan hal yang sama. Kenapa tidak sejak sekarang saja (mendirikan Universitas). Kita menghadapi masalah besar, kalau kita tidak segera berbuat sesuatu maka bahayanya akan lebih besar ? Jawaban saya, sekarang saya masih dosen UGM kalau lalu mendirikan universitas sendiri di luar apakah hal itu bukan sesuatu yang mengherankan ? Pak Probo yang dulu memiliki Universitas Wangsa Manggala Yogya pernah menawari saya jadi Rektor di sana. Jawaban saya sama, saya ini masih jadi guru besar tetap UGM kemudian menjadi Rektor di universitas swasta lalu loyalitasnya seperti apa ? Pada waktu ketemu terakhir kali saya ditawari lagi agar menjadi ketua lembaga penelitian.  Sementara tedapat juga orang-orang yang memberikan perhatian soal ini dan saya telah meminta seorang rektor supaya mengubah cara pengajaran di fakultas ekonomi di Yogya.  Sekarang saya menjadi salah seorang anggota dari Majelis Wali Amanat UGM yang bertanggung jawab mengarahkan pendidikan. Sebagai anggota Majelis Wali Amanat saya masih bisa mengarahkan. Jadi usaha-usaha masih dapat saya jalankan. Itu alasan saya, mengapa tidak sekarang. Saya juga melihat, "aduh kalau begitu memang penting kenapa harus menunda". Setelah umur 65 tahun saya tidak akan minta untuk diperpanjang dan memang saya betul akan mendirikan universitas, jika dalam setahun ini saya akan gagal total.

Seminar semacam ini merupakan salah satu yang bisa kita lakukan.  Prakarsa ini diambil oleh YAE yang kebetulan saya ketuani bersama Pak Sajogyo sebagai pengurus YAE sekaligus memimpin Pusat P3R (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat), sejak tahun 95 sudah hampir 6 -7 tahun.  Kegiatan ini didukung oleh PERHEPI, ISI - Indonesia yang ketuanya Pak Tjondro, dalam arti kerja sama, ini adalah kelompok-kelompok yang sepaham dengan perhatian yang sama. Seminar kita lakukan di sini, karena inilah tempat orang biroktat-konglomert sering berkumpul. Tujuan kita masuk ke sini ingin menyerang jantung ekonomi para konglomerat.  Apakah peminatnya memadai ? Dulu pada seminar kesatu dan kedua saya sangat puas ada 60 orang peserta tetapi yang ketiga ini hanya dihadiri oleh 25 peserta.  Apakah pada seminar selanjutnya peserta akan bertambah?.  Di sini kita betul-betul berusaha merubah cara pikir orang yang tidak mau mengakui ekonomi rakyat, paling sedikit ngerti.  Pada penutupan sesi kami akan menyorotkan website kita. Kita akan menerbitkan jurnal ekonomi rakyat melalui internet, majalah utama yang akan kita terbitkan setiap tanggal 17.  Redaksinya Pak Sajogyo, saya dan sejumlah anak-anak muda. Jadi dari awal kita tidak main-main, kita betul-betul serius.  Semua ini kita coba kerjakan.  Walaupun tidak ada sponsor kecuali Bank Rakyat Indonesia. Beberapa perusahan juga sudah ada yang menyatakan ingin mendukung misalnya Kompas. Jadi mungkin awal-awal ini agak seret.  Satu hal lain yang akan saya kerjakan pada Bulan April dan Mei adalah menulis di Kampus Universitas Wilconsin Medison. Selama saya pergi Pak Sajogyo dan Pak Bambang akan melaksanakan program ini. Di sana saya menemukan seorang teman, Prof. Bromley, dia dosen dari Institutional Economics University of Wilconsin tempat lahirnya ekonomi kelembangaan. Kami akan menulis sebuah buku dalam Bahasa Inggris yang kami beri judul A Development Manifesto for Indonesia (masih dirahasiakan).

Bp. Purwanto (ITB)

Dengan komentar Prof Muby, saya makin yakin misalnya kalau Prof tidak mulai dari sekarang adalah menurut saya tidak akan relevan. Tinggalkan semua jabatan-jabatan tadi. Itu lebih penting karena idealisme itu harus lebih ditinggikan daripada jabatan-jabatan apapun. Prof menyebutkan beberapa nama yang ada dalam tim misalnya kalau terlalu lama mungkin Pak Edi sudah akan loyo sekarang dia  masih fresh untuk itu.  Jadi kalau alasan Prof itu, itu lebih baik ditinggalkan karena hal itu lebih rendah daripada idealisme.

Bp. Sri-Edi Swasono

Saya tidak tahu apakah dua tahun lagi rakyat masih makan. Tetapi yakin rakyat tidak tahan kalau betul-betul lapar, betul-betul recovery, karena inspirasinya tidak didengarkan jadi partipation gap-nya juga besar, tiap hari kita disuguhi oleh iklan-iklan di TV yang telah merubah human being menjadi given hungry.  Orang Inggris memberi nama being pada manusia karena dalam being mengandung esensial dan eksistensi, manusia, harkat, martabat yang disebut being, you don’t care, yang penting adalah human happy kalau belum mempunyai ini itu belum merasa menjadi being.  Sekarang masyarakat kita itu digoda. Yang paling tidak tahan antara lain pegawai negeri makanya korupsi.  Korupsi menjadi prestasi. Anda tahu bagaimana pegawai negeri dapat membeli mobil 3,2 M. Sebenarnya Indonesia tidak kekurangan uang, hanya uang itu tidak tersalur kepada produktivitas  apalagi tersalur ke masyarakat luas.  Dua tahun itu lama, banyak yang bisa kita lakukan kalau pemerintah mau menggunakan defisit financing untuk hal-hal yang produktif.  Teori teknis ekonomis menjamin you jangan takut dengan inflasi kalau uang itu dipakai untuk sesuatu yang digiling dan itu ada di daerah pertanian.  Pada sektor pertanian kita mempunya ikan tetapi tiap tahun dicolong 5 $, "kalau saya jadi Ibu Mega atau suaminya Ibu Mega karena dia yang pintar daganganya, itu maling-malingnya saya panggil, hai maling enggak usah nyolong 5 nih saya kasih 10 tak bantu aku carikan ikan-ikanya yang gemuk you ngambil 10 tapi bagi 2".  Di luar kelas, itu namanya production. Sekarang ini Rini menyetop ekspor pasir padahal usulan saya tertulis tidak begitu, "ambil saja ekspor pasir daripada sama swasta yang tidak jelas izinnya, pemerintah mengambil alih ekspor pasir ke Singapura itupun harus dengan bergaining untuk memperbesar cross Singapur yang menjorok ke Malaysia jangan menjorok ke Indonesia, kalau menjorok ke Indonesia ZEE kita berkurang"  Karena kita bodoh ya menjorok ke Indonesia.  Sesungguhnya kita banyak uang untuk menggerakkan UKM dan sektor riil  bergerak di UKM bukan di sektor besar, yang terjadi adalah UKM-nya dilelang.  Semua  ini karena kemenangan lobi dari pasar tke market ever strong lobby dan mereka lobinya goal. Jadi dengan kata lain jalan yang canggih untuk keluar adalah dengan cara resousces yaitu agroekonomi, kelautan, dll.

Evi Ganies (JKPM)

Saya menyayangkan kalau wartawan identik dengan gratis.  Kalau seminar ini diadakan hanya untuk orang-orang seperti yang ada di sini mungkin mereka sudah mempunyai frame yang cukup kuat tentang ekonomi rakyat.  Saya mengusulkan ke Pak Muby di luar dari materi yang dibicarakan. Saya perhatikan pers mempunyai kekuatan untuk merubah pola pikir orang dan itupun berbeda tergantung kelasnya. Saya kadang melihat suatu quality dari penulis berita atau artikel yang kurang, saya mengusulkan kalau memang ada dana, ada sponsor, ada penyandang dana tolonglah  insan pers diberikan kursus/training supaya lebih tahu mengenai ekonomi rakyat terutama untuk insan pers yang muda. Jangan hanya seminar untuk akademisi atau LSM tetapi cobalah adakan pendekatan pers sehingga mereka ikut mendukung usaha Pak Muby untuk bisa merubah / menyesuaikan orang-orang yang pro pada ekonomi fiscal dan moneter ke ekonomi rakyat

Mubyarto

Saya mohon komentar dari Pak Sajogyo.  Seminar sudah dilakukan 3 kali dan untuk wartawan kami khusus mengadakan konprensi pers pada tanggal 10 tetapi terbukti memang tidak mudah untuk menjangkau mereka. Tadi pagi saya ketemu banyak wartawan dan mereka mau datang, tetapi buktinya tidak ada satu pun yang datang.  Padahal bagi wartawan gratis, karena kami mengharapkan mereka juga sebagai peserta. Sekarang jadi peserta pun tidak dan kami juga ingin mengetahui mengapa ?

Sajogyo (Pusat P3R-YAE)

Kalau tadi sudah mendengar uraian dari Pak Edi, jangan-jangan ini  juga pasaran yang tidak lama, tapi kalau kita sudah masuk web saya kira kita bisa bekerja terus, kita masih bisa diskusi dengan pembicara. Kalau tidak salah dari Bina Swadaya itu sudah mengerahkan orang yang khusus profesinya sebagai wartawan yaitu Haryo Sumarto.

Haryo Sumarto (Bina Swadaya)

Memang untuk kalangan pers saya sudah berhasil ke sana, paling tidak saya sudah menyebarkan undangan ke seluruh media yang ada di ibukota, tetapi tanggapannya kurang begitu menggembirakan. Pada waktu yang pertama saja banyak yang hadir tetapi yang ditanyakan bukan masalah tema seminar tetapi masalah PSPK yang lagi ngetrend. Lalu kami mengusulkan untuk yang berikutnya supaya mengadakan kerja sama dengan PWI maupun AJI karena mereka yang mempunyai komando dengan serikat wartawan ini. Dengan kerja sama ini masih ada kemungkinan untuk mensosialisasikan ekonomi rakyat di kalangan pers sendiri. 

Purwanto (ITB)

Pengalaman saya tahun 67 waktu saya diundang pada acara untuk mempopulerkan nuklir, kita mengundang PWI dan mengadakan kursus satu minggu bagi wartawan serta membawa mereka ke reaktor atom. Dengan proses tersebut mereka memahami. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut kita berikan kursus kepada mereka mengenai ekonomi rakyat kepada mereka supaya menjadi bahasa populer bagi mereka.

Mohammad Ghozali (Mahasiswa Semester IV Universitas Airlangga)

Kami bahagia sekali dengan diluncurkannya website ini, karena Kami di Unair mempunyai kelompok-kelompok kecil yang membahas mengenai ekonomi yang tidak Kami dapatkan di bangku kuliah, dan Kami merasa bosan karena dicekoki dengan materi-materi yang sebenarnya jauh dari realita di Indonesia.

Pertanyaan untuk Pak Edi, untuk sekarang ini mengenai hutang yang menumpuk dan dengar- dengan akan paskot ketiga akan segera dilabaskan. Apakah Indonesia bisa atau survive tanpa hutang ? Bagaimana dampaknya? Apa usaha kita untuk melunasi atau kita survive tanpa hutang ? Berapa lamakah (tahun) hutang ini akan terselesaikan? Dampak apakah yang terjadi apabila amandemen UUD pasal 33 benar-benar dilaksanakan bagi  rakyat kecil ? Bagaimana upaya untuk menangkis dampak tersebut?

Sri-Edi Swasono

Sebelum menjawab saya pernah memberikan stirish of letter kepada wartawan Berita Buana, itu juga hanya karena ketua redaksinya/pimpinan umunya menghendaki. Jadi begitu mereka dibilang move mereka harus mendengarkan, absen dan lapor kepada saya dan  memang begitu prosedurnya.  Seperti tadi pendapat Haryo kita harus lewat PWI atau pimpinan umumnya sendiri,  bahwa kami menyediakan training bagi meraka secara cuma-cuma, kalau tidak kita akan kehilangan lebih banyak.

Mengenai hutang luar negeri yang sudah banyak dibicarakan, saya tukar posisi supaya Bank Dunia dan IMF bertanggung jawab akan sekolah ekonomi dunia ini.  Sebagai seorang ekonom yang mengenal policy  ekonomi teknis, saya tahu betul kalau IMF telah membuat kesalahan, saya bisa menunjukkan atau membuktikan bahwa mereka bodoh dalam menerapkan kebijakan ekonomi.  Sewaktu saya di Amerika Serikat dalam rangka menyampaikan sedikit orasi, saya pergunakan kesempatan tersebut untuk menyatakan  bahwa IMF dan Bank Dunia mesti mengakui kekuatan ekonomi adalah pada grassroot, the grassroot based economy itulah yang menyelamatkan ekonomi Indonesia. Ini adalah sesuatu yang penting diketahui oleh IMF dan Bank Dunia. Kami bertujuh pernah mengkonsep suatu pernyataan yang ditandatangi oleh 180 anggota DPR sekarang, untuk menuntut IMF soal diterima enggak diterima itu soal lain. Kita mengusulkan protes karena kita tahu di mana dia salah, tetapi IMF menjawab dengan  membekukan/melikuidasi 16 bank di situ terjadi cross tanpa belind time terjadi dan berbagai policy yang melumpuhan Indonesia. Kita menuntut tetapi sayangnya kita tidak mempunyai lobi yang kuat di luar negeri karena duit tidak pernah ada, untuk menggerakkan orang-orang yang tahu dan benci bahkan selalu protes kepada IMF.  Bahkan  mereka sekarang sedang berkumpul di Brazil. IMF banyak membantu negara tapi yang berhasil hanya Brazil yang lain enggak. Jadi diharapkan minimal bisa terjadi penundaan pembayaran, paling tidak reschedulling. Misalnya kita tidak bayar hutang selama 10 tahun dan jangan dikasih bunga, maka berarti selama 2 tahun kita tidak perlu hutang, kenapa tidak hutang ? karena 56 milyar dollar yang kita pakai untuk "menyaur" hutang tidak perlu dibayarkan, jadi semua yang diperoleh di dalam negeri dipergunakan untuk kekuatan kita. Tetapi hal tersebut juga menjadi sulit karena rahasia dapur kita bahkan tempat tidur pun kita beritahukan kepada IMF kita tidak bisa apa-apa.

Kita ditantang punyakah proyek untuk grassroot yang ready difinancing, kita harus siapkan, mungkin di Pemda-Pemda atau di Bank-Bank ada project proposal atau research study yang memberikan return di samping yang of readable maupun feasiable, nah kalau itu kita data, kita punya dengan rupiah pasti kita bisa, obligasi bukanlah untuk mendongkrak bank yang sudah mati, saya kira bisa, orang Padang di Jakarta saja bisa membeli semen padang, lho kok gimana semen padang mau dijual ke asing ini contohnya. Berarti uang itu ada kemudian dikasih penyaluran nah ini kita kreatif.  Jadi kalau ditanya berani ya berani.  Kwik waktu ditanya "wani", "ya wani tenan" yang sayangnya Kwik dan Edi bukan presiden dan wakil presiden.  Tadi saya sebelum ke sini bilang ke Adi Sasono, kita ini se powerless, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa.

Mojokerto yang dulunya Majapahit kenapa Majapahit bisa maju tanpa utang luar negeri ? ya karena tidak ada rentenir (IMF itu rentenir, suka jerat-jeratin orang). Ekonomi zaman Majapahit adalah resources base (dia mempunyai laut, keruk itu laut, dia mempunyai tanah, tanami itu tanah), nah kita tidak lakukan itu.  Kalau nanti govermenship, "jeger" OK, sekian % kita alokasikan untuk pengembangan ekonomi rakyat, kita prepare dengan project-project tertentu (di ITB terdapat segudang project proposal, project feasibility study yang harus ditawarkan bahkan di bank BRI juga ada). Dalam sistem ekonomi juga termasuk kultur dan kultur kita ini beragam, dari "Jawa kowek" muncul kuntur jawa yang modern yang kalau kepepet refleks melakukan tiga hal yaitu hutang, jual barang, dan gadaikan cincin kawin.  Yang bisa menyelamatkan bangsa hanya kita sendiri, anda sudah mempunyai political will tinggal menstransformasi menjadi political carier dan kita harus kreatif mengatasi itu sampai berapa tahun pun kita tetap plan, jadi APBN yang diserahkan kepada DPR yang disetujui memang kabinet tahun berlalu seharusnya sekalian mengajukan APBN juga mengajukan draft 5 tahun ke depannya, supaya bisa melihatnya apakah hutangnya bertambah atau berkurang.  Kalau hutang ini kita kurangi 20% setiap tahun maka tahun kelima hutang kitan 0% berarti kita sudah tidak mempunyai hutang. Tetapi ya, kalau kita tidak punya rencana ya semua itu tidak akan menjawab pertanyaan anda. 

Mubyarto

Saya kira Pak Bambang dan Pak Titus bisa menjawab sebelum ada 2 pertanyaan lagi yang masuk itu, apabila kita tidak punya hutang itu apakah akan mati atau masih betul-betul hidup.  Mengenai proyek-proyek mungkin ada, karena beliau-beliau ini sering berhubungan dengan NGO atau pemerintah di luar negeri itu mungkin bisa menjawab, gimana kok kita ini sepertinya hutang itu adalah "lion ewe", mengatakan itu sikap orang Jawa saya setuju hanya 5 %, teman-teman kita yang saya kenal di Bappenas atau di EKUIN itu pikirannya sudah mentok seakan-akan hutang lagi itulah satu-satunya cara, karena dalam teori ekonomi neoklasik itulah yang diajarkan, nggak ada peluang lain. Kalau pemerintah kita itu tidak begitu, hutang itu harus, karena untuk menutup anggaran yang 300 triliyun, padahal kalau uangnya hanya 200 triliyun ya sebetulnya itu saja dicukup-cukupkan tidak perlu hutang.

Titus (Gema PKM)

Pak Edi tadi menanyakan apakah ada proyek jadi jawabannya ya, karena kami ini pelaku microfinance kami sangat meyakini bahwa proyek itu ada.  Apa itu ? Yaitu usaha-usaha mikro, usaha mikro itu adalah usaha yang sangat kecil jauh di bawahnya UKM, jadi orang bicara kecil ini hanya sampai pada UKM padahal ini usaha kecil di bawahnya UKM.  Nah kami punya pengalaman dalam waktu 3 tahun terakhir ini melayani 14.000 usaha mikro dan mereka itu tingkat pengembaliannya sangat bagus kecuali barusan kena banjir. Dengan pengalaman seperti ini dengan sistem dan mekanisme kerja yang sudah diketahui, kami bersama-sama dengan lembaga keuangan mikro yang lain melakukan gerakan bersama untuk menjangkau 10 juta orang miskin dalam kurun waktu 5 tahun. Dana yang dibutuhkan hanya Rp.7,2 triliyun dan itu tidak akan hilang karena bukan dibagi-bagi tapi untuk revolving.  Dari mana uang Rp.7,2 triliyun itu ? Kalau kita lihat BRI dengan 4 ribu cabangnya unit desa pada tahun 2001 mampu menggalang tabungan masyarakat 21 triliyun dan BRI itu tidak bisa menyalurkan, hanya sekitar kurang lebih 11 triliyun tersalur jadi BRI punya sisa dari tabungan  itu 10 triliyun itu ada di bank, nah untuk apa itu ? Kita tidak tahu, apa SBI atau sudah dipinjam konglomerat macet.  Yang saya ingin katakan bahwa di satu pihak dana itu dari masyarakat sendiri yang ada di bank-bank, di lain pihak kebutuhan itu ada, kalau 10 juta usaha mikro di desa menerima masing-masing 1 juta maka mereka ini bisa memutar roda perekonomian dari desa.

Yanti (Psikologi - UAJ)

Dari teori ekonomi saya tidak begitu menguasai tapi dari pamahaman saya kalau mau menggerakkan ekonomi rakyat harus menanamkan entreprenership pada rakyat kalau tadi ada sejumlah dana yang tidak disebarkan ke pedesaan yang saya tangkap karena saya juga dari desa-desa banyak pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan dan kalau itu digalang atau diberi pelatihan mungkin mereka akan menjadi pelaku ekonomi yang berakar di desa.  kalau boleh bertanya seberapa sulitnya memberi pemahaman kepada pemerintah tentang ekonomi rakyat dari Pak Edi yang sering langsung berkaitan dengan pemerintah ?

Bambang Sutrisno (Konsultan Wiratama Amang Husada)

Apa yang disampaikan bapak berdua sangat menarik, saya hanya ingin memberikan tanggapan bagi Prof. Edi mengenai perubahan pasal 33 karena ini dikupas dalam makalah bapak.  Dari naskah amandemen UUD 45 yang terbaru yang dikemukakan oleh MPR  memang judulnya dirubah yang tadinya kesejahteraan sosial menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (ditambahkan perekonomian nasional). Itu menurut siapa saya tidak tahu, ada yang berubah dari naskah yang lama kalau naskah yang lama  perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan, dirubah menjadi perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar atas asas keadilan, efisiensi dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu teksnya pada pasal 1 ayat 1, tadinya ada tiga ayat kemudian, di pasal 1 disetujui menjadi 5 ayat (ditambah 2 ayat) di mana ayat kedua dan ketiganya juga dirubah, sedangkan ayat keempat ditambah dari penjelasan UUD 45 "pelaku ekonomi adalah koperasi, badan usaha milik negara, dalam satu dasar menurut UUD 45", yang kelima kemudian ditambahkan lagi satu ayat yang bunyinya "penyusunan dan pengembangan perekonomian nasional harus senantiasa menjaga dan meningkatkan tata lingkungan hidup memperhatikan dan menghargai hak ulayat serta menjamin kemajuan seluruh wilayah negara". Ini adalah tambahan-tambahan. Yang pertama saya inginkan yaitu komentar bapak-bapak berdua terhadap amandemen ini yaitu dari Pak Muby (dulu ahli TAP 1). Kita ingin mengetahui karena ini menyangkut ideologi kita, asas kekeluargaan hilang diganti dengan asas efisiensi, keadilan dan demokrasi ekonomi.  Kemudian yang kedua saya ingin menanggapi Prof Edi yang menyampaikan sebaiknya pasal 33 itu tetap, saya menangkap kalau pernyataannya demikian kesannya” kok enggak mau berubah”, status quo. Menurut saya ada kelupaan satu hal dalam pasal 33 ini yaitu mengenai kewajiban negara dalam perekonomian karena saya melihat bahwa dalam pasal 33 yang lama itu yang ada hanya hak negara, "negara berhak menguasai hajat hidup orang banyak, negara berhak mengatur bumi kekayaan dsb", tetapi tidak ada kewajiban negara dalam perekonomian. Nah saya kira perlu secara jelas dalam pasal 33 ini diatas tentang kewajiban negara terhadap rakyatnya terutama pemihakan, jadi negara itu mestinya tidak boleh netral harus memihak kepada rakyat.

Adiyoga (Pusat P3R-YAE)

Pak Edi saya sempat tergelitik, kebetulan tadi Pak Edi sempat menyinggung, saya punya keyakinan pribadi perilaku ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya. Saya berpikiran begini kalau pemikiran-pemikiran  ekonom kita pada zaman dahulu berpikir begini dan sekarang berubah, saya menduga telah terjadi perubahan-perubahan dengan sosial budaya.  Saya curiga, kalau perubahan itu sudah dirancang oleh siapa, saya juga tidak tahu oleh siapa yang disengaja supaya mindset perilaku ekonom supaya seperti ini. Kalau kita ingin merubah suatu pola pikir yang ada di kepala  pemikiran para ekonom kita, termasuk yang membuat kebijakan artinya tugas-tugas orang sosial juga. Kalau dalam dunia intelejen terdapat kontrak intelejen.  Hal itu saya lempar pada Pak Sajogyo dan Pak Tjondro mumpung beliau-beliau (sosiolog) ada, bagaimana antara ekonomi dan sosiologi saling mempengaruhi satu sama lain.

Bambang Ismawan (Bina Swadaya)

Terima kasih, saya sangat terkesan dengan Pak Muby yang mengatakan akan mendirikan Universitas Mubyarto, saya merasa kok menjadi urusan pribadi.  Dengan diskusi terakhir ini saya condong supaya bagaimana setelah karya ke-12 kita sudah siap dengan agenda ke depan bukan masing-masing mempunyai agendanya. Jadi kalau tadi Pak Edi mengatakan apakah kita punya proyek yang bisa melakukan itu, ya itu sekarang ini menjadi power bersama.  Pak Titus sudah punya, walau Pak Titus mengatakan hanya berkisar 10 juta penduduk microenterprises, padahal kita mempunyai 34 juta.  Apa itu agenda bersama saya melihat :

1.       Yang berhubungan dengan perubahan cara mengajar ekonomi, saya rasa harus ada langkah-langkah bersama, strategi kita apa untuk mencapai itu, tentu saja Pak Muby dan Pak Edi sebagai motornya, kemudian ada banyak peraturan atau UUD. Ada UU dan sebagainya seperti di Philipina mereka mempunyai, yang mengatakan sekitar 36% dari fortopolio kredit di bank harus di arahkan ke microenterprises, di Indonesia belum ada itu Pak Harto hanya bill.  Dengan ini kita membutuhkan lobi-lobi ke DPR dan advokasi.

2.       Di samping kurikulum untuk mahasiswa, lobi, advokasi ke pengambil keputusan, kita harus masuk berbicara ke partai politik mau tidak mau dan suka tidak suka karena kita tidak bisa menentukan itu, dan merekalah yang mengambil keputusan.

3.       Hal-hal yang berhubungan dengan empowering social capital and cultural capital di sektor ekonomi rakyat.  Pak Titus memberikan contoh dari segi financial capital, social capital baru saja saya dengan Concultation Group for Turish the Power orang Amerika, dia bekerja dengan banyak negara menawarkan program training dan sebagainya. Kita memanfaatkan lembaga-lembga yang sudah ada di daerah-daerah, inventarisasi program-program pemerintah yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang tidak bisa diteruskan, itu harus diteruskan oleh civil society yaitu lembaga yang sudah ada dan mereka membutuhkan dorongan dan dukungan.

4.       Agenda yang berhubungan dengan networking sehingga kita tidak menjadi single fighter, single fighter-single fighter ini harus kita tampung dalam suatu kebersamaan sehingga menjadi roh yang menguatkan, Itu dapat dilakukan dengan prespektif yang menghantarkan kita 5 - 6 tahun ke depan, kita coba mempengaruhi sidang MPR, kampanye partai-partai politik, tidak ada cara lain kecuali kita harus bekerja berat semacam itu.  Nah ini teman-teman kita selalu bersama-sama dalam 2 mingguan untuk mengisi program ini.

Ibu Diah (Pusat P3R-YAE)

Saya menyambung penuturan Pak Adiyoga tentang ekonomi dan sosial.  Sejarah mencatat mulai adanya gap antara kaya dan miskin adalah penelitian Geertz di Jawa Timur tentang kemiskinan berbagi.  Saya melihat kalau yang namanya pembangunan atau apalah namanya selalu menggunakan kata-kata meningkatkan kesejahteraan.  Saya berpikir kalau meningkatkan kesejahteraan berarti akan maximize maka akan menjadi rakus, kalau misalkan menggunakan kata-kata menurunkan kemiskian atau kemiskinan berbagi seperti yang dikatakan Geertz tadi itu mungkin lebih menyambung dengan penuturannya Pak Muby tentang etika dan sistem ekonomi.  Saya melihat bahwa gap antara kaya dan miskin itu mulai kelihatan ketika masuknya Belanda yang mengenalkan tentang produksi yang mungkin dalam instilahnya adalah capital formation.

Sri-Edi Swasono

Sesungguhnya tidak sulit memberikan pemahaman. Yang sulit adalah karena dia sudah mempunyai janji-janji tertentu yang dia tidak bisa menghapusnya.  Jadi mungkin secara psikologi it is easy to learn but it is not easy to unlearn karena not easy to unlearn tidak bisa mengeluarkan paradigma lama, jadi "dikandani opo ya terserah gelem" tidak mau mengerti dan ini terjadi pada level teknik.  Kita juga salah mempelajari teknik-teknik yang bisa membuat mereka mengerti. Saya menjelaskan kepada suatu forum di AS beberapa hari yang lalu, kita ini Indonesia kaget, semula kita ekonom besar sekarang ekonom besar mati (klenger) tidak ada kredit bank yang keluar, pinjaman luar negeri belum menetes, investasi luar negeri malah negatif "kok iso kukuh", kita kaget ternyata itu ada inner power dari masyarakat, masyarakat mempunyai social capital digabung dengan financial capital yang bisa menumbuhkan, ini harus masuk di dalam variabel ekonomi pembangunan yang banyak dilupakan.  Jadi kasus di Indonesia harus dibesar-besarkan supaya bisa mempengaruhi pola pikir, "eh ingat ada kekuatan social capital yang luar biasa yang ternyata bisa membuat ekonomi kita bisa tumbuh", ada variabel-variabel fundamental yang mereka kenal economic fundamental sesungguhnya tidak perlu.  Ternyata ada fundamental baru yang tidak yaitu di-grassroot.

Yang disebut reformasi tidak harus dasar-dasarnya dirubah, "kok sekarang MPR dikatakan prestasinya konyol-konyol karena tidak mampu menyelesaikan naskah amandemen".  Saya katakan prestasi tidak diukur dengan merubah naskah amandemen, bisa mempertahankan naskah yang benar di dalam UU adalah prestasi.  Saya mempertahankan UUD pasal 33 tidak ada hubungannya dengan status quo, karena saya ingin berprestasi mempertahankan yang benar. Kalau ada yang possesiv merubah UUD itu sudah menjadi hobi suka merubah, kalau belum bisa merubah belum merasa bekerja untuk MPR, seolah-olah tugasnya merubah.  Di AS untuk merubah amandemen satu kalimat dalam satu ayat tujuh tahun, itu pun harus dibicarakan, disetujui oleh 2/3 dari state.  Di sini dikatakan, UUD bukan pemikiran manusia yang sakral, saya bilang "di AS UUD sakral, di Inggris konstitusi meskipun tidak tertulis sangat sakral, dan UUD di Indonesia juga harus sakral dalam hal tertentu bukan seperti mensakralkan Tuhan".  Sakral dalam artian supaya orang mempunyai semangat untuk to refer kepada UUD.  Pak Harto kita jatuhkan karena melanggar UUD 45, kita mengepung MPR karena dia diktator, UUD artinya diktatorisme; kita menjatuhkan Pak Habibie juga karena Pak Habibie melanggar konstitusi; kita menjatuhkan Gus Dur karena dia adigung seenaknya sendiri dengan konstitusi dia membubarkan MPR yang memilih dia, itu melanggar UUD; kita menjatuhkan Bung karno karena dia dianggap melanggar konstitusi, memang itu tragis, tragedi nasional yang terjadi di Indonesia.  UUD telah melahirkan diktator-diktator, tetapi diktator-diktator tidak bisa diberantas dengan UUD yang terbarupun, itu keyakinan saya karena itu adalah political culture. Jadi menurut saya tidak harus merubah UUD, mempertahankan saja merupakan prestasi akademik yang luar biasa.

Saya mengajar globalisasi dan globalisasi adalah suatu skenario yang besar.  Orang yang suka demo di IMF adalah akademis dan dia sudah mengatakan bahwa globalisasi adalah skenario baru yaitu neoclasisme dalam wujud baru. Skenario yang sekarang dilakukan adalah tahap akhir dari skenario yang paling hebat yaitu internasionalisasi asset Indonesia.  Ini dilakukan jelas sekali waktu Rizal Ramli melakukan sekuritasi dalam keadaan miskin, terdesak begini ditolak oleh IMF dan kita mengikuti IMF. Ini jelas internasionalisasi asset. Pak Mahatir bilang no way kita bilang OK.  Lihat, baca LoI, kita biarkan retail itu dikuasai mereka, gimana sih.

Tanggung jawab negara dalam pasal 33 itu besar sekali, bertanggung jawab dalam mempertahankan kesejahteraan sosial.  Oleh karena itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran masyarakatlah yang utama bukan kemakmuran orang per orang.  Itu disebut dalam UUD. Asas kekeluargaan itu kalau dalam Islam namanya ukhuwah rahmatan lila'alamin, kita saling bersaudara brotherhood bukan kindship.  Jadi tidak ada kaitannya dengan family relation.  Justru yang saya takutkan adalah menilai adil,  dalam menentukan keadilan itu siapa? Adil adalah konsepsi yang sulit ditentukan, sebabnya Tuhan pun memberikan kata adil 1000 kali di Qur'an supaya orang tambah mengerti sedikit-sedikit arti dari adil.

Untuk Anda yang terakhir, yang ditingkatkan kesejahteraan tentunya kesejahteraan sosial.  Indonesia adalah kesejahteraan sosial, kalau sosial tidak rakus, sosial itu keseluruhan untuk semuanya.  Bahwa Anda itu lebih suka dengan poverty allevation itu bagus, karena poverty allevation sudah menjadi global keyword sekarang, makanya saya tidak mengerti kok IDT distop.

Penutup (Mubyarto)

Saya kira tujuan yang ada dibenak pada perencana SPER sudah tercapai pada sesi yang sekarang.  Di dalam 2 sesi yang dulu tidak seramai ini. Saya tambahkan sedikit pertanyaan dari Adiyoda dan Diah, ekonomi kelembagaan secara tersirat sekarang ini sedang saya kampanyekan untuk mengganti teori ekonomi neoklasik.  Ekonomi kelembagaan memang memperhatikan budaya Indonesia, namun demikian belum dilakukan, karena masih mengajarkan contoh-contoh di AS, itulah yang salah. Jadi kalau kita mengajarkan teori ekonomi kelembagaan otomatis secara teori harus diterangkan "begini lho caranya bekerja di Indonesia".  Itu pengantar buku saya yang kuning dengan tujuan supaya kita bersama-sama mengembangkan ekonomi kelembagaan. 

(*)