Resensi Buku
 |
Dhakidae, Daniel,
2003, CENDEKIAWAN DAN KEKUASAAN DALAM NEGARA ORDE BARU, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
Oleh: Setyo Budiantoro
|
Leviathan
itu Bernama Orde Baru
Sekokoh
apapun kekuasaan, bila telah tergerogoti legitimasinya, akan tetap rapuh.
Meski kekuasaan itu telah diselingkuhi pengetahuan, serta ditopang bedil
dan kekerasan yang tak alang kepalang. Itulah akhir cerita Orde Baru.
Sepotong kisah pedih, pada sebuah bangsa yang dalam pencarian.
Namun
jangan terkecoh, buku ini tak hanya berkisah tentang Orde Baru. Di awalnya,
Dhakidae juga mengisahkan dari mana munculnya bayangan kebangsaan (imagined
community) Indonesia. Para cendekiawan (founding
fathers) yang tercerahkan, kemunculannya justru disebabkan pendidikan
yang merupakan politik etis Belanda. Meski pada mulanya, pendidikan itu
ditujukan untuk menghasilkan ambtenar
dan administratur.
Dan
tak bisa dihapus dari sejarah, pada mulanya kaum cendekiawan kiri lebih
progresif dari cendekiawan kanan yang nasionalis. Perlawanan terhadap
imperialisme Belanda saat itu, jauh lebih progresif, radikal, berani, dan
terbuka. Tak pelak memang harus diakui, perjuangan mencapai kemerdekaan
merupakan kontribusi banyak pihak, dengan berbagai tokohnya yang rasional
dan cerdas. Entah dari berbagai macam ideologi maupun latar belakangnya.
Seusai
kemerdekaan, Soekarno yang begitu kerepotan menyeimbangkan nasionalisme,
agama, dan komunis (NASAKOM), tiba-tiba harus menerima getah. Terjadilah
peristiwa 30 September 1965 yang misterius. Beberapa Jendral AD dibunuh.
Dan dalam situasi yang penuh kemelut itu, Soekarno “menyerahkan”
kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang hingga
kini tak diketahui di mana aslinya.
Setelah
itu, terjadilah tragedi kemanusiaan terbesar setelah pembantaian oleh Nazi
di Jerman. Diperkirakan, ratusan ribu hingga jutaan manusia yang dianggap
“komunis” dibantai pada masa itu. Kaum mahasiswa dan para intelektual
anti komunis yang di-back up
tentara, membisu dengan peristiwa itu. Dan dengan simbah darah itu, Orde
Baru lahir.
Pada
masa inilah, tragedi “pelatjuran intelektuil” terjadi. Memang, saat
itu terjadi perdebatan terhadap sangkaan itu (hal 291-360). Namun yang
jelas, intelektual yang menjustifikasi demokrasi terpimpin secara ilmiah,
tiba-tiba menyatakan diri telah sejak dulu berjuang melawan Soekarno. Dan
berbagai organ intelektual, mengabdi dan sekedar menjadi instrumen
kekuasaan Orde Baru. Fungsi intelektual sebagai organ kritis, telah
menguap entah kemana.
Prisma
yang dianggap sebagai media kaum intelektual, ternyata juga terjebak, tak
lebih hanya menjadi instrumen pelancar teknokrasi Orde Baru. Organisasi
intelektual macam Centre for
Strategic and International Studies (CSIS), Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia (ISEI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), juga tak
jauh berbeda. Mereka hanya menjadi organisasi yang serve
the power.
Dengan
melayani kekuasaan itulah, berbagai jabatan strategis maupun akses, dengan
mudah akan didapat. Memang menjadi tak jelas, siapa yang memanfaatkan dan
siapa yang dimanfaatkan. Namun yang jelas, keduanya memang saling
mendapatkan manfaat.
Sembari
menyerap dan memanfaatkan pengetahuan dari para intelektual, Orde Baru
makin mengkonsolidasikan kekuasaan. Semua kekuatan rakyat dibuat selemah
mungkin dan dibuat tergantung pada negara. Negara adalah kekuasaan
satu-satunya, dan tak boleh ada yang menyaingi.
Belasan
partai politik “diringkas”, semua organisasi kemasyarakatan
ditunggalkan dan dikorporatisasikan (misalnya, SPSI, PGRI, HKTI, HNSI,
KNPI dll), agar mudah dikontrol. Bahkan hal yang bersifat keyakinan sangat
pribadi, seperti agama pun dibatasi. Hanya lima agama yang diakui, lalu
diorganisasikan oleh organisasi induk dan dikontrol departemen agama.
Pendidikan
juga diseragamkan, entah perangkat keras maupun lunaknya. Dari baju
seragam, sampai indoktrinasi P4 dan penyeragaman materi pendidikan dari
Sabang sampai Merauke. Kampus pun diberangus, dikerangkeng, dan diisolasi
dengan istilah yang keren, agar menjadi “masyarakat ilmiah”.
Dengan
jeli benar, Orde Baru memanfaatkan kejenialan intelektual untuk semakin
memperkokoh dirinya. Namun di sisi lain, kekuasaan ternyata juga menjadi
otoritas kebenaran terhadap ilmu pengetahuan. Hasil penghitungan statistik
yang menyebabkan polemik jumlah kemiskinan, segera selesai ketika Presiden
Soeharto menganggap metodologinya sudah benar. Agaknya disamping
memperalat pengetahuan, negara sekaligus juga “memproduksi”
pengetahuan (hal 333-349).
Memang
ironis, tenggat waktu yang begitu pendek fasisme Jepang, justru lebih
berpengaruh di kemudian hari. Neo fasisme itu terjelma dalam Orde Baru.
“Kemuliaan” kaum cendekiawan terasa sumir, ditundukkan kekuasaan.
Perguruan tinggi dengan mudah dijinakkan, organisasi cendekiawan diserap,
dan penelitian pun merupakan dunia tertaklukkan.
Sementara
itu, penundukan terhadap pembangkangan pun dilakukan dengan kekerasan.
Tindakan yang keras terhadap aktivis mahasiswa pun terjadi, kalau perlu
bahkan dengan pengepungan kampus selama berminggu-minggu oleh militer (kasus
ITB). Kekuasaan pun tak toleran dengan gerakan buruh (terbunuhnya Marsinah),
ataupun pers (pemberangusan Majalah Tempo) bahkan kalau perlu
“dibungkam” selamanya (terbunuhnya wartawan Udin).
Organisasi
apapun yang dianggap membangkang, harus menerima akibatnya. PDI lalu
digempur dengan kekerasan, demikian pula Gereja HKBP. Nahdatul Ulama pun
juga diintervensi, ketika Munas di Cipasung untuk mengganjal pencalonan
kembali Abdurrahman Wahid.
Negara
benar-benar menjadi sosok totalitas yang mengerikan. Ia telah menjadi
leviathan. Bagai gurita yang tangannya
menjalar ke mana-mana dan siap menghancurkan apa saja. Militer dan
birokrasi, merupakan sarana yang efektif untuk tersebut. Meski demikian,
sejarah akhirnya membuktikan, kekuasaan yang otoriter sebenarnya rapuh.
Akibat
NKK/BKK, ternyata jauh dari apa yang dibayangkan kekuasaan. Penjinakan
terhadap aktivis kampus, ternyata sia-sia. Meski jumlahnya tidak massif,
berbagai kelompok diskusi bermunculan. Apalagi ketika wacana kekiri-kirian,
telah terinfiltrasikan dalam ruang-ruang pengap diskusi.
Wacana
kekirian tersebut terus bergaung, terlebih ketika LSM makin mengobarkannya
dan agama pun mulai bersentuhan dengan teologi pembebasan. Pencerahan itu,
akhirnya semakin meradikalkan perlawanan terhadap Orde Baru. Diterpa
krisis yang menjalar di Asia, maka temaram senjakala pun telah berdentang
bagi Orde Baru. Negara mengalami krisis yang dahsyat.
Dalam
situasi yang demikian, negara semakin membabi buta. Kekerasan melalui
penembakan, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan paksa (forced
disapearance) dilakukan secara membabi-buta. Kekerasan yang begitu
vulgar itu, sebenarnya justru telah menunjukkan begitu lemahnya negara.
Legitimasi
negara semakin merosot. Masyarakat sudah mencapai kemuakan yang luar biasa,
akibat kekerasan negara yang sangat vulgar. Dan inilah titik balik dari
orde baru. Leviathan itu lalu tumbang.
****
Menyimak
buku yang lumayan tebal ini, terutama bagi yang menggumuli penguatan
infrastruktur rakyat, jadinya memang terasa resah. Terasa benar relasi
cendekiawan dengan kekuasaan dan modal, lebih meninjau dari suprastruktur.
Amat jarang cendekiawan meninjau infrastruktur, yaitu masyarakat. Bahkan
dalam relasinya dengan kebudayaan pun, juga direfleksikan pada
suprastruktur, pada kekuasaan, dan bukan pada masyarakat. Dan tentunya,
dengan menyadari hal ini adalah penting untuk bekal melangkah ke depan.
Kesabaran,
keuletan, dan ketajaman Dhakidae dalam membedah realitas perjalanan
Indonesia, berikut alam pikirnya, memang patut diapresiasi. Dengan
ilustrasi dan referensi yang kaya, serta terkadang dibumbui stereotip dan
generalisasi, rajutan persoalan yang begitu kompleks menjadi mudah
dipahami. Dan seperti diungkapkan Daniel Lev, buku ini seharusnya dibaca
setiap orang yang bingung memikirkan apa yang terjadi di Indonesia selama
empat puluh tahun, sejak 1959.***
Data
Buku
Judul Buku : Cendekiawan dan
Kekuasaan dalam Negara Orde Baru
Penulis : Daniel Dhakidae
Penerbit : Gramedia Pustaka
Utama
Cetakan :
2003
Tebal : xxxviii + 790 halaman
Harga : Rp 150.000,-
Setyo
Budiantoro,
Staf Ketua Bina Swadaya dan Direktur Kajian Ekonomi Centre for Humanity
and Civilization Studies (CHOICES)
|
