Resensi Buku

Mubyarto & Daniel W. Bromley, 2002, A DEVELOPMENT ALTERNATIVE FOR INDONESIA, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia. Oleh: Bagus Santoso dan Nadia Kusuma Dewi

Buku berjudul  A Development Alternative for Indonesia karya Profesor Mubyarto dan Profesor Bromley ini, sebagaimana judulnya, mencoba menawarkan alternatif strategi pembangunan Indonesia. Resep yang mereka tawarkan diharapkan dapat membawa perubahan ke depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, mengingat bangsa Indonesia telah gagal menerapkan sistem ekonomi yang sesuai untuk membangun Indonesia.

Bagian awal buku ini mengulas tentang tantangan pembangunan. Pengalaman pembangunan di banyak negara dewasa ini menunjukkan, bahwa terdapat pertentangan antara gagasan dan praktek pembangunan ekonomi. Gagasan pembangunan kontemporer berpendirian, bahwa globalisasi akan selalu memberikan efek positif yang menguntungkan. Pada prakteknya itu tidak selalu terjadi. Krisis finansial yang melanda Asia Timur dan Asia Tenggara merupakan contoh ekses negatif globalisasi. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak selalu diikuti pemerataan dan keadilan sosial.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga dekade terakhir diakui telah banyak memberikan kemajuan materiil, tetapi mengandung dua masalah serius. Pertama, perekonomian Indonesia masih sangat rentan terhadap kondisi eksternal dan volatilitas pasar finansial dan komoditas. Kedua, kemajuan ekonomi yang telah dicapai ternyata sangat tidak merata, baik antardaerah maupun antar kelompok sosial ekonomi. Kemajuan materiil yang telah dicapai melalui strategi pertumbuhan selama 30 tahun terakhir ini tidak banyak memberikan sumbangan yang sesungguhnya terhadap “pembangunan”.

Hal ini selanjutnya membawa kita pada dilema pokok dalam gagasan pembangunan, yaitu adanya perdebatan di antara para pakar tentang strategi yang seharusnya didahulukan, antara pertumbuhan dan pembangunan. Kelompok pertama menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi harus didahulukan untuk mencapai tujuan-tujuan lain dalam pembangunan. Kelompok lainnya berpendapat, bahwa bertolak dari tujuan yang sebenarnya ingin dicapai, maka aktivitas yang berkaitan langsung dengan masalah pembangunan itulah yang seharusnya didahulukan, sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perdebatan ini menarik untuk diikuti karena masing-masing kelompok berpendapat dengan argumen yang kuat.

Profesor Mubyarto dan Profesor Bromley dalam buku ini juga membahas gagasan baru dalam pembangunan, yaitu tentang pentingnya peran kelembagaan dalam pembangunan. Selama aspek kelembagaan belum diperhatikan dengan baik, maka akan sulit untuk merumuskan dan melaksanakan aktivitas pembangunan yang mendukung terwujudnya pemerataan sosial, pengurangan kemiskinan, dan usaha-usaha peningkatan kualitas hidup lainnya. Aspek kelembagaan ini berperan penting dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi yang ada. Inovasi dalam kebijakan publik semacam ini akan senantiasa memberikan perhatian terhadap tiga hal penting, yaitu etika,  hukum, dan ilmu ekonomi.

Etika menekankan pada persepsi kolektif tentang sesuatu yang dianggap baik dan adil, untuk masa kini maupun mendatang. Hukum menekankan pada penerapan kekuatan kolektif untuk melaksanakan ethical consensus yang telah disepakati. Sementara itu, ilmu ekonomi menekankan pada perhitungan untung rugi yang didasarkan pada etika dan landasan hukum suatu negara.        

Bagian lain dari buku ini mengkaji pentingnya penerapan konsep-konsep ekonomi yang tepat untuk ekonomi Indonesia. Banyak ekonom Indonesia yang berkiblat pada teori ekonomi neoklasik tanpa mempertimbangkan sesuai tidaknya teori tersebut untuk dikembangkan dan diterapkan pada kebijakan ekonomi Indonesia. Proponen paham ini mengambil konsep-konsep ekonomi neoklasik secara murni, yaitu dengan mengedepankan metode deduktif dan menganggap ilmu ekonomi sebagai ilmu positif yang dapat diterapkan secara umum di mana saja, tanpa mempertimbangkan perbedaan nilai-nilai kultural dan sosial suatu bangsa (value free).

Berkaitan dengan hal ini, penulis buku melihat pentingnya Ekonomi Pancasila sebagai fondasi moral kebijakan pembangunan Indonesia. Yang ironis, Pancasila sebagai prinsip etika ditolak oleh ekonom neoklasik serta dianggap tidak relevan dan tidak konsisten dengan ilmu ekonomi barat yang “value-free”. Seolah-olah Ekonomi Pancasila tidak dapat memberikan sumbangan pada perkembangan ekonomi modern. Akibatnya, konsep ilmu ekonomi impor yang cenderung menekankan pada liberalisme, individualisme, dan memandang uang sebagai segala-galanya, lebih dikenal luas dan dianggap cocok untuk diterapkan pada perekonomian Indonesia.

Mengubah pandangan para ekonom yang sudah terlanjur fanatik terhadap konsep-konsep tersebut tidaklah mudah. Salah satu yang dapat dilakukan pada saat ini adalah mengubah isi dan metoda pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia.  Pengajaran ilmu ekonomi hendaknya tidak terlalu mengarah kepada ilmu ekonomi Barat (American economics textbooks). Teori-teori yang diajukan harus disesuaikan dengan situasi di Indonesia melalui empirical inductive methodology.                                   

Bagian akhir buku ini mengulas Ekonomi Pancasila sebagai landasan strategi pembangunan Indonesia. Bertolak dari pengalaman kegagalan perekonomian Indonesia melaksanakan dua sistem ekonomi terdahulu (yaitu Sistem Ekonomi Terpusat pada periode 1959-1960 dan Sistem Kapitalis Liberal dengan teori Neoklasik yang tidak terkendalikan pada periode 1966-1997), maka Ekonomi Pancasila menawarkan arahan baru bagi perekonomian Indonesia.

Pancasila mengandung tekad bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kemanusiaan sebagai dasar-dasar etika (ethical foundation) serta nasionalisme dan demokrasi sebagai pedoman/metode kerja idealnya (guiding ideals). Aspek-aspek penting yang terdapat dalam Ekonomi Pancasila antara lain adalah partisipasi dan demokrasi ekonomi, pembangunan daerah (bukan pembangunan di daerah), nasionalisme ekonomi, dan pendekatan multidisipliner terhadap pembangunan.

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 sementara demokrasi ekonomi itu sendiri berarti bahwa produksi dilakukan oleh semua untuk mencapai keuntungan semua di bawah kepemimpinan dan pengawasan semua anggota masyarakat. 

Pembangunan ekonomi Indonesia yang direncanakan, diatur, dan dikendalikan  secara terpusat merupakan serangkaian kegiatan “pembangunan di daerah”, bukan “pembangunan daerah”. Dalam hal ini daerah hanya mendapat alokasi dana untuk menjalankan program nasional yang ada di daerah tersebut. Proses seperti itu seringkali tidak didasarkan pada aspirasi penduduk daerah setempat.

Nasionalisme ekonomi di Indonesia sempat muncul sekitar tahun 1960-an. Saat itu Indonesia bertekad untuk memajukan perekonomiannya dengan modal dan kekuatannya sendiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan keluarnya Indonesia dari PBB dan organisasi keuangan internasional (IMF dan Bank Dunia). Namun hal ini tidak bertahan lama. Tahun 1980-an hingga kini perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh paham kebijakan liberal dan global. Pengambil kebijakan masih memandang urgensi modal dana dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi serta menjalankan pembangunan bagi masyarakat banyak. Kebijakan liberalisasi berlebihan ini telah memicu isu nasionalisme ekonomi, seperti misalnya aksi penolakan privatisasi BUMN dan penjualan aset nasional kepada pihak asing.

Secara keseluruhan buku ini menawarkan wacana yang sangat menarik. Observasi langsung cenderung mengkonfirmasi bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama ini masih banyak berpedoman pada konsep-konsep ekonomi barat yang belum tentu sesuai dengan kondisi kultural, etika, sosial, dan politik yang ada di Indonesia. Ajaran teori-teori ekonomi neoklasik seolah-olah telah diangap sebagai agama (Nelson, 2001). IMF sebagai proponen ideologi tersebut telah memaksakan resep kebijakan berideologi neoklasik ke dalam dokumen Letter of Intent (LoI) Indonesia. Setelah lima tahun pelaksanaan LoI, ekonomi Indonesia belum menunjukkan titik cerah. Setidaknya observasi ini memberikan petunjuk bahwa konsep berpaham neoklasik tidak selamanya ampuh.

Observasi tersebut juga mengarah pada pentingnya aspek-aspek kelembagaan  yang berkembang di Indonesia. Pakar ekonomi pembangunan, misalnya Todaro (2001), juga mengulas pentingnya aspek budaya lokal dalam  proses pembangunan. Gagasan Profesor Mubyarto mengenai Ekonomi Pancasila dalam buku ini menawarkan revitalisasi moral ekonomi Indonesia. Jelas ini bukan dimaksudkan sebagai alternatif “agama” baru. Namun, gagasan Ekonomi Pancasila tersebut saat ini masih berada dalam tataran etika, moral, ide, dan ideologi. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha lebih lanjut yang memungkinkan Ekonomi Pancasila menjadi  practicable dan menjadi landasan moral pengambilan kebijakan. Pembangunan tidak hanya berfokus pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pada terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan, dan keadilan sosial. Pembangunan harus menempatkan kepentingan rakyat banyak pada urutan pertama.

Data Buku
Judul Buku : A Development Alternative for Indonesia
Penulis : Mubyarto & Daniel W. Bromley
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Cetakan : Pertama, Agustus 2002
Tebal : xiii + 52 halaman