Resensi Buku

Suhardjo, Susongko, 2002, SAATNYA... DAERAH BANGKIT: PANDUAN PRAKTIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH, CERDA dan The Asia Foundation, Jakarta.  Oleh: Sajogyo

Buku dengan judul menantang ini suatu hasil pemikiran yang patut kita perhatikan: sampai mana peluang ekonomi daerah di Indonesia di era otonomi yang mulai kita laksanakan sejak 2001.

Uraian buku yang terdiri atas 7 bab, menjelaskan (Bab I) hal “globalisasi”: era yang penuh “aliansi” yang melibatkan fungsi perusahaan besar di banyak negara dalam produksi sampai pemasaran. Bab 2 membahas ruang lingkup ropik pengembangan ekonomi daerah, bab 3 fungsi pemerintah daerah di berbagai negara dalam mengembangkan ekonomi daerahnya, membanding peran usaha kecil dan besar. Bab 4 menguraikan contoh-contoh pengembangan ekonomi yang dilaksanakan di daerah-daerah dibelasan negara: ada sejumlah 64 kasus! Bab 5 membahas kebijakan pengembangan ekonomi daerah di Indonesia di masa lalu. Dan bab 6 hal kemungkinan (peluang) peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah di masa depan. Akhirnya bab 7, penutup, merujuk “prasyarat bagi perubahan” di era otonomi daerah di Indonesia.

Globalisasi (Bab 1) sudah lama dikenal bangsa kita yang menempati suatu kepulauan, dipersimpangan lalu lintas antara dua Samudera besar. Ada hasil budaya bangsa lain dari benua lain yang kita terima, sebaliknya sebagian unsur budaya kita tersebar ke lain bangsa di bagian dunia lain: dari mulai hasil budidaya petani di desa (jenis tanaman, hewan) di waktu lalu -- sampai  hasil budaya dari pola hidup elit.

Kita mesti catat juga bahwa tetap ada gerakan yang menolak “globalisasi” itu di masa kini. Agaknya, dalam perkembangan perekonomian dunia dimana kapitalisme berkembang, ada hal-hal padanya yang ditolak, karena merugikan banyak orang di negara berkembang. (Misal, neo-libralisme) Dalam hal mengatur hidup bersama antar bangsa-bangsa kita kenal jalur PBB (dilengkapi sejumlah lembaga pendukungnya). Tapi hal-hal lain dikembangkan di luar tatanan itu: contoh sistem perbankan dan keuangan sedunia, mencakup badan WTO di bidang perdagangan dengan pusat kekuatan ada di beberapa negara besar yang punya hegemoni.

Perlu kita catat bahwa proses globalisasi itu sejak kita merdeka berlangsung dalam proses “nasionalisasi”, artinya lewat struktur kekuasaaan negara nasional (RI). Ada satu buku, hasil telaah suatu Tim pakar sejarah antar bangsa (ada seorang ekonom Indonesia termasuk: Thee Kian Wie, dari LIPI) yang mencatat (kesimpulan) bahwa “baru di masa Orde Baru berkuasa, Indonesia terbentuk sebagai satu kesatuan ekonomi”. Artinya, pengaruh kekuasaan Hindia Belanda sampai tahun 1941 tak pernah sejauh itu. Sejarah kolonial yang disebut “berabad-abad itu” hanya berlaku di Jawa dan beberapa pulau kecil. Maka jika ada celaan kini dalam hal-hal negatif dari globalisasi-dan-nasionalisasi itu di tanah air, jangan alpa kita, kurang cermat dalam meneliti unsur “nasionalisasi”  itu: ada yang menunjuk ke pola kapitalisme gadungan (“ersatz”) sejak 1970-an yang erat terkait budaya korupsi dan perselingkuhan antara unsur birokrasi dan unsur swasta besar di tanah air, suatu proses yang mengatasi “saling curiga” antara keduanya di masa sebelumnya.

Jika kita mengutip anjuran ILO (suatu lembaga di PBB di bidang hubungan buruh, majikan dan Pemerintah) “agar membedakan antar kebijaksanaan yang lebih baik dilaksanakan di aras nasional dan yang lebih baik dilaksanakan di aras daerah”. (Bab 3, hal. 87). Dalam konteks Indonesia setelah 1999 kita mesti memahami bahwa memang benar “bobot terberat ada pada “otonomi Kabupaten dan Kota” dan masih ada (aras) PemDa Propinsi yang punya fungsi. Lagi pula ada aras “masyarakat Desa”, (ada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa), yang dilingkupi oleh “Otonomi Kabupaten” itu. Perlu dicatat bahwa di lingkungan otonomi Kota ada satuan Kelurahan tapi itu satuan administrasi, bukan simpul “otonomi masyarakat warga Kota”.

UU No.22 tahun 1999 itu bermaksud merubah dua undang-undang di masa Orde Baru, yang satu hal “pemerintahan di Daerah” (1974) dan yang lain, UU mengenai Pemerintah Desa (1979). Maka di dalam UU baru 1999 ada bagian khusus mengenai “Desa”. Kita perlu mencermati bagaimana Otonomi PemDa Kabupaten dan Otonomi Desa itu akan di-“persambungkan”. Dan memang ada fasal 99 dan 100 perihal peluang “perbantuan PemDa Kabupaten”, dimana syarat kelengkapan sarana dan prasarana mesti disediakan oleh PemDa Kabupaten (dan PemDa aras lebih tinggi). Tanpa penyediaan prasyarat itu, Pemerintah Desa boleh menolak proyek yang akan “masuk Desa”! Hak Desa itu tidak ada di masa Orde Baru!

Sampai mana maksud baik ber-otonomi itu (“Devolusi”) di lingkungan masyarakat Desa akan berkembang dengan “sehat”?  “Desa yang bersikap mandiri, mampu memilih apa yang baik bagi dirinya” perlu kita cermati bersama. Ataukah kita beri peluang pada “politik uang” dalam proses berotonomi yang berdasar musyawarah dalam berdemokrasi, dalam mencapai perbaikan nasib?

Teori ilmu ekonomi memang punya peranan kunci dalam mendukung proses kebangkitan ekonomi daerah yang berinti pada kaitan antara ekonomi rumahtangga dan ekonomi negara (juga ekonomi Propinsi dan Kabupaten/Kota, sepanjang ada data mencukupi). Suatu program pengembangan ekonomi daerah lalu akan merujuk beragam peranan, dari (1) infrastruktur intelektual, (2) modernisasi industri, (3) sumber daya manusia (4) iklim wirausaha (5) modal berisiko (mencakup modal ventura), (6) pemasaran sampai ke (7) organisasi (Bab 3).

Dari sederetan syarat itu juga jelas bahwa teori ekonomi memerlukan dukungan ilmu-ilmu sosial lainnya mulai dari sosial-budaya sampai ilmu hukum. Bahkan ada ekonom yang lebih suka memakai istilah ilmu sosial ekonomi atau ilmu ekonomi politik. Jangan kita lupa aspek prioritas, yaitu memilih paradigma “pembangunan pedesaan” dalam membangkitkan ekonomi daerah, terlebih jika akan menghasilkan suatu “panduan praktis”. Artinya, kita mulai dari tingkat perkembangan ekonomi agraria yang dominan di wilayah lokal: pertanian dalam arti luas, terpusat pada usaha budidaya tanpa mengabaikan upaya meramu dan menangkap di alam lingkungan wilayah masing-masing mencakup perikanan laut dan perairan lain. Di alam nasionalisasi  (sama halnya dalam globalisasi) sebenarnya tak ada lingkungan yang “bebas”…. Dari tingkat perkembangan agraria wilayah itu bagaimana peluang di bukakan ke perkembangan disektor-sektor sekunder (industri ) dan tersier (jasa-jasa) yang punya prospek berkelanjutan. Cerita “dari peasant menjadi farmer” (beragam antara wilayah) kita mengarahkan perkembangan masyarakat agraris-pedesaan menjadi masyarakat jasa-industri suatu masyarakat urban (kota), sesuai syarat berkelanjutan (dari segi ekosistem dan antar generasi).

Mengikuti Krishna Uphoff/Esman, penyunting buku “Reasons for Hope” (Kumarian Press. 1998), hasil kajian mencermati perkembangan pembangunan pedesaan (berdasar beberapa puluh kasus disejumlah negara berkembang) kita merujuk suatu “penggolongan” atas empat jenis pembangunan pedesaan yaitu: (a) yang berdasar potensi pertanian, (b) yang multi-sektoral (c) memanfaatkan sumberdaya/alam dan lingkungan, dan (d) pelayanan jasa-jasa sosial (kesehatan, pendidikan terutama). Tiap golongan itu memerlukan seperangkat gugus teori ekonomi yang perlu diselaraskan satu sama lain.

Di dalam kita cermati tiap gugus masalah itu kita perlu menempatkannya dalam silang menemukan pola pikiran hubungan antara 4 jenis pola otonomi yaitu (1) antara otonomi PemDa Kabupaten dan otonomi Pemerintah Desa, (2) antara otonomi PemDa Kabupaten dan otonomi PemDa Kota terdekat (3) antara otonomi PemDa Kota dan masyarakat Kelurahan yang otonominya ditentukan sendiri (mana suka) dan (4) antara otonomi Desa dan Kelurahan di lingkungan Kota yang menjadi tujuan migrasi orang Desa.

Mengikuti 4 jenis silang hubungan antara pola otonomi itu dimana berlaku azas  “orang bebas mencari pola nafkah dan tempat penghidupan” (dalam satu generasi maupun antar generasi) kita akan lebih mampu dan cepat belajar dari proses “kebangkitan daerah” baik dari segi ekonomi maupun segi sosial-budaya, hukum dan sebagainya.

Mengingat bahwa buku “Saatnya Daerah Bangkit” pantas kita hargai sebagai buku perintis, dalam proses berdemokrasi dalam otonomi daerah dalam bertanggung-jawab atas perbaikan nasib, kami punya usulan praktis. Dalam waktu singkat sebaiknya kita dapat bersepakat untuk membangun dokumentasi dari beragam sumber (laporan intern, buku terbitan, hasil analisa atas data/angka-angka dari jalur administrasi yang terkumpul dan hasil survei diberbagai daerah) sehingga tiap tahun kita mampu menyusun satu buku, hasil analisa atas sejumlah kasus di suatu propinsi (berdasar data menurut satuan Kabupaten, Kota dan dari sampel sejumlah desa/ Kelurahan) . Judul buku “Belajar dari Pengalaman di Beragam Daerah……, tahun 2003 (dan seterusnya)”. Kegiatan bersama ini baik kita namakan “membangun demokrasi dalam ekonomi daerah”. Lalu kita buat bersama satu web! (jalur internet).

Pelaku mitra kita dalam proses itu adalah Pemerintah (PemDa di tiap aras), pihak LSM, khususnya yang berspesialisasi Kajian-dan-Tindakan, unsur kampus/perguruan tinggi/perhimpunan profesi (lewat majalah terbitannya), usaha swasta (besar, sedang dan koperasi) serta lembaga donor (dari luar dan dalam negeri).

Kegiatan bersama dalam membangun dokumentasi bersama itu baik dimulai di aras satuan daerah Propinsi, (bisa juga langsung kerjasama antar 2 atau 3 propinsi) dengan dukungan PemDa Kabupaten/Kota dan peleku-pelaku lain se-aras.

Data Buku
Judul Buku : Saatnya... Daerah Bangkit: Panduan Praktis Pembangunan Ekonomi Daerah
Penulis : Suhardjo, Sussongko
Editor : Er Ieswandi, Rudiyanto H.S.
Penerbit : CERDA dan The Asia Foundation
Cetakan : 2002
Tebal : xii + 300 halaman